ZMedia Purwodadi

Jaga Ketersediaan Energi Masyarakat, Polres Pasaman Barat Gelar Pengawasan BBM Bersubsidi

Table of Contents

PASAMAN BARAT – Polres Pasaman Barat bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat dan PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Barat menggelar inspeksi mendadak (sidak) terhadap pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), Kamis (4/6/2026).


Kegiatan yang dimulai pukul 09.30 WIB tersebut dipimpin langsung oleh Kabag Ops Polres Pasaman Barat, Kompol Farel Haris, dan melibatkan unsur pemerintah daerah, kejaksaan, Pertamina, serta jajaran Polres Pasaman Barat yang tergabung dalam Tim Satgas BBM.


Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Koperindag Pasaman Barat Agusli, Kabid Koperindag Iskandar, Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah (PPUD) Saparuddin, Kasubsi Penuntutan, Eksekusi dan Eksaminasi Christofer Pratama, Kasat Intelkam AKP Boby Sandra, Kasat Reskrim Iptu A. Agung Ngurah Santa Subrata, Kanit Paminal Ipda Algino Ganaro, serta Chekher SBM 1 BBM Pertamina Wilayah Sumbar Suroto H. Prayogo.


Kapolres Pasaman Barat AKBP Agung Tribawanto, S.Ik melalui Kabag Ops Kompol Farel Haris mengatakan bahwa sidak dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap kelangkaan dan penyalahgunaan BBM bersubsidi di wilayah Kabupaten Pasaman Barat.


“Kegiatan ini bertujuan untuk memantau secara langsung proses distribusi BBM di lapangan sekaligus merespons keluhan masyarakat yang muncul dalam beberapa waktu terakhir. Kami ingin memastikan penyaluran BBM berjalan sesuai aturan. Saat ini kami masih sebatas memberikan imbauan dan peringatan keras kepada pengelola SPBU maupun konsumen,” ujar Kompol Farel Haris.


Menurutnya, langkah tersebut merupakan bentuk komitmen kepolisian dalam menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat serta mencegah praktik-praktik ilegal yang dapat merugikan publik.


Selain melakukan pengecekan distribusi BBM, tim gabungan juga memberikan imbauan kepada pengelola SPBU agar tidak melakukan kecurangan yang berpotensi merugikan masyarakat. Petugas turut memeriksa sejumlah kendaraan yang sedang mengantre dengan mengecek QR Code dan kondisi tangki kendaraan guna mengantisipasi penggunaan tangki siluman maupun tangki modifikasi.


Sementara itu, Chekher SBM 1 BBM Pertamina Wilayah Sumbar, Suroto H. Prayogo, menjelaskan bahwa Pertamina telah membentuk satuan tugas khusus untuk mengawasi penyaluran BBM bersubsidi agar tepat sasaran.


“Kami telah mengimbau seluruh pengusaha SPBU agar tidak melayani kendaraan yang menggunakan QR Code ganda maupun melakukan pengisian dalam jumlah tidak wajar. Sistem pembelian BBM subsidi saat ini sudah terintegrasi dengan QR Code sehingga perlu dilakukan verifikasi langsung oleh petugas SPBU,” jelasnya.


Di tempat terpisah, Kepala Dinas Koperindag Pasaman Barat Agusli menyebutkan bahwa kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut atas arahan Bupati Pasaman Barat, H. Yulianto, untuk memastikan pasokan dan distribusi BBM tetap aman serta terkendali.


“Atas arahan Bapak Bupati, kami diminta turun langsung ke lapangan untuk memastikan pasokan BBM aman dan distribusinya berjalan lancar serta tepat sasaran,” katanya.


Agusli menegaskan bahwa pemerintah daerah ingin memastikan dua aspek utama dalam pengelolaan BBM, yakni ketersediaan pasokan dan pemerataan distribusi bagi masyarakat.


Dalam sidak yang dilakukan di SPBU Batang Toman, Kecamatan Pasaman, serta SPBU Sarik, Kecamatan Luhak Nan Duo, tim gabungan menyoroti potensi penyalahgunaan BBM bersubsidi melalui modus lansir menggunakan jeriken tanpa izin maupun pengisian berulang menggunakan kendaraan yang telah dimodifikasi tangkinya.


Petugas juga mengingatkan operator SPBU agar lebih selektif dalam melayani konsumen dan selalu mematuhi aturan penyaluran BBM bersubsidi sesuai ketentuan yang berlaku.


Polres Pasaman Barat menegaskan akan mengambil tindakan tegas apabila ditemukan praktik penimbunan maupun penyalahgunaan BBM bersubsidi yang merugikan masyarakat dan negara.


Melalui kegiatan sidak ini, diharapkan distribusi BBM bersubsidi di Kabupaten Pasaman Barat dapat berjalan lebih tertib, transparan, dan tepat sasaran sehingga kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi dengan baik.


(Elwa KSSA)