Anggota DPRD DAPIL 2 Pesisir Selatan Ermizen, Imam Idal, Robi Binur Dukung Penuh Aksi Geruduk Kelenteng 13 Mei 2026. Ketum PPNI Sumbar: Kita Gerak Bersama
Pessel - Aksi Lanjutan Geruduk Kelenteng yang akan dilaksanakan oleh PPNI Sumbar bersama tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan seluruh masyarakat Kec. Koto XI Tarusan pada hari Rabu, 13 Mei 2026 mendapatkan dukungan penuh dari Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan yaitu Robi Binur, Ermizen, dan Iman Idal. Tiga orang anggota dewan dari Dapil II ini memastikan kehadirannya membersamai aksi yang akan dilakukan pada hari Rabu mendatang.
Rafi sebagai Ketum PPNI Sumbar menyambut baik tentang dukungan ini dan menyatakan bahwa "...Kita senang hari ini bisa duduk dan berdiskusi dengan Dapil Kita dari Koto XI Tarusan, meskipun hanya 3 orang tapi ini merupakan pertemuan penting karena adanya kolaborasi yang solid untuk aksi ditanggal 13 Mei 2026". Peran lembaga legislatif sangat diperlukan saat daerah dapil terdampak musibah dan wakil-wakil rakyat memang harus seperti ini yaitu turun gunung memberikan dukungan untuk keberlangsungan ketentraman hidup bagi masyarakat Koto XI Tarusan".
Lebih jauh, Pengamat Politik Muda ini menerangkan bahwa "...Para anggota dewan kita ini tentu menjadi catatan serius bagi kita, jangan mereka datang saat mereka butuh suara. Namun ketika budaya dan adat kita diganggu oleh Bangunan Kelenteng yang tidak memiliki izin, para wakil rakyat kita hanya diam dan tak bersuara". Aksi 13 Mei ini kita sebut sebagai Aksi Perlawanan karna tema yang kita angkat adalah "GERUDUK KELENTENG" artinya tidak ada tempat di Kabupaten Pesisir Selatan untuk bangunan rumah ibadah kelenteng yang tidak memiliki izin".
Tokoh Pemuda, Penta yang hadir dalam pertemuan ini juga menyebutkan bahwa "...Dengan adanya dukungan ini tentu kita semakin kuat, kedepannya masyarakat kita di Tarusan agar lebih bijak lagi memilih wakil rakyat di Tahun 2029 nanti karna akan berdampak kepada 5 Tahun masa depan pesisir selatan". Untuk pemilihan kepala daerah nanti masyarakat diminta juga lebih berhati-hati dalam memilih pemimpin karena ini juga berdampak kepada keputusan yang akan diambil. Pemimpin yang tidak memiliki wawasan adat dan cinta budaya Minangkabau tentu akan menggadaikan sendiri identitas adatnya demi kepentingan politik dan golongannya".
Terkait polemik rumah ibadah ini, Rizki juga menyampaikan bahwa "...Status rumah ibadah kelenteng ini jelas tak memiliki izin, bahasa dari Pemda Pessel kita masih dengan kalimat negosiasi. Kalau mereka benar adalah pemimpin kita seharusnya ada instruksi ke Polres atau Pol PP untuk bongkar bangunan ini jadi ada Perintah yang diberikan langsung oleh Pemda". Pemda harus menyadari bahwa bangunan rumah ibadah kelenteng ini tidak memiliki izin jadi seharusnya Pemda memberikan kalimat Perintah dan kalimat perintah ini yang kita tunggu sebagai masyarakat".