PRESIDEN MAHASISWA POLITEKNIK ATI PADANG MENDESAK PEMERINTAH UNTUK SEGERA MENETAPKAN STATUS BENCANA NASIONAL TERHADAP KEJADIAN YANG MENIMPA ACEH, SUMATERA UTARA DAN SUMATERA BARAT
Padang | Sebagai mahasiswa yang merupakan bagian dari elemen masyarakat sipil, saya menyampaikan keprihatinan mendalam atas rangkaian bencana alam yang terjadi di berbagai wilayah Sumatera, mulai dari banjir besar, banjir bandang, tanah longsor, galodo, hingga gempa bumi yang berdampak luas terhadap keselamatan warga, kerusakan infrastruktur, dan lumpuhnya aktivitas sosial ekonomi masyarakat.
Bencana yang terjadi di Sumatera tidak dapat lagi dipandang sebagai peristiwa lokal yang terpisah-pisah, melainkan sebagai krisis kemanusiaan dan ekologis yang bersifat sistemik. Tingginya intensitas bencana menunjukkan lemahnya mitigasi, tata kelola lingkungan yang bermasalah, serta lambannya respons kebijakan yang seharusnya berorientasi pada pencegahan dan perlindungan masyarakat. Dalam kondisi seperti ini, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk hadir secara penuh dan bertanggung jawab.
Saya menilai bahwa pemerintah perlu segera mengambil langkah tegas dengan mempertimbangkan penetapan status bencana nasional, guna memastikan percepatan penanganan, optimalisasi sumber daya, serta koordinasi lintas lembaga yang lebih terintegrasi. Penundaan atau pendekatan parsial hanya akan memperpanjang penderitaan masyarakat terdampak, khususnya kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan masyarakat miskin.
Selain penanganan darurat, kami juga mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pembangunan dan pengelolaan lingkungan di Sumatera. Bencana tidak boleh terus-menerus dianggap sebagai takdir alam semata, tetapi harus diakui sebagai akibat dari kegagalan struktural dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan.
Saya bersama Bem politeknik ati padang menegaskan komitmennya untuk terus mengawal ini . Kami berdiri bersama rakyat terdampak dan mendesak negara agar bertindak cepat, transparan, dan berkeadilan, karena keselamatan rakyat bukanlah pilihan kebijakan, melainkan kewajiban negara.